Anggota Komisi IX DPR RI Singgung Belum Ada UU Kanker di Indonesia

Anggota Komisi IX DPR RI Singgung Belum Ada UU Kanker di Indonesia
Anggota Komisi IX DPR RI Singgung Belum Ada UU Kanker di Indonesia

Jumlah kasus kanker di Indonesia telah mencapai 4,8 juta menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara, mengacu pada tidak adanya kanker undang-undang khusus Indonesia.

“Kami di Indonesia ada hukum jiwa, yang bagi mereka yang memiliki penyakit mental. Tapi kita lakukan UU Kanker, “katanya saat ditemui di CISC Kanker Karnaval di Monumen Nasional (Monas), Minggu (23/2 / 2020).

Oleh karena itu Dewi mengatakan akan menjadi perjuangan untuk rakyat, pengamat kanker, aktivis kesehatan dan juga tentunya Departemen Kesehatan untuk mendorong pembentukan undang-undang tentang kanker.

Hal ini dimaksudkan untuk membantu mencegah kanker serta lebih memperhatikan pasien kanker.

“Kami sudah mulai berpikir. Karena tidak ada (hukum kanker), “kata Dewi.

Selain itu, Dewi juga mengusulkan agar setiap rumah sakit ada informasi dan dukungan sistem untuk kanker. Dia juga menyebutkan bahwa banyak wanita yang takut tes IVA untuk kanker serviks karena kurangnya pendidikan dan sosialisasi penyakit di beberapa daerah dan daerah pedesaan.

Menurut Dewi, ini dapat dibantu oleh pemerintah melalui BPJS. Dan jika ternyata kanker yang tidak dapat ditutupi oleh BPJS, jadi di sini sosialisasi dan peran pendidikan adalah untuk membantu kanker find awal.

“Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan demikian, pemerintah bisa mendorong wanita untuk menguji IVA. Sulit untuk mengundang perempuan di daerah pedesaan dan di daerah menjalani tes IVA tapi tidak takut, “kata Dewi.

Hari Kanker Sedunia, Benarkah Bawang Putih Bisa Cegah Kanker